Perbedaan Standar Akuntansi di Yunani, Indonesia dan Ukraina (Eropa Timur)

Setiap usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, maupun manufaktur akan berkaitan terus menerus dengan akuntansi. Akuntansi sendiri merupakan suatu bidang ilmu yang menjadi sistem bisnis pada seluruh bidang informasi

Teori akuntansi lainnya tercatat dalam berbagai peradaban pada tahun kurang dari 300 SM. Pada peradaban ini, dikenal dengan sistem pencatatan antara lain adalah:

1.  Peradapan Kalde-Babilonia, Asiria, serta Samaria yang menjadi pembentuk sistem pemerintahan yang pertama kali serta merupakan sistem bahasa dan pembuat catatan yang tertua.

2.  Peradapan Mesir, sistem peradapan ini membahas mengenai keuangan dan departemen.

3.      Peradapan Yunani, mambahas mengenai akutansi tahunan

4.      Peradapan  Roma, mengenai akutansi pajak

5. Peradapan Rakyat Tiongkok, pada dinasti Chao membahas akutansi pemerintahan.

A.    YUNANI

Yunani memiliki sebuah ekonomi kapitalis campuran dengan sektor publik menyumbang sekitar setengah dari PDB. Pariwisata memiliki peranan penting, menyediakan porsi besar dari GDP dan pendapatan dari pertukaran mata uang asing. Yunani juga merupakan pemimpin dunia pertama dalam kepemilikan kapal dan ketiga dalam registrasi bendera. Ekspor dari barang produksi, termasuk telekomunikasi, perangkat lunak dan keras, bahan makanan, dan bahan bakar menjadi bagian besar dalam pemasukan Yunani.

Negara ini memiliki standar hidup yang tinggi, berada di urutan ke-24 dalam Indeks Pembangunan Manusia 2005 dan ke-22 dalam Indeks Kualitas Hidup Dunia 2005 versi The Economist. Ekonominya terus meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini, sejalan dengan pemerintah yang mengetatkan kebijakan fiskal dalam rangka kemasukan Yunani ke dalam Zona Euro pada 1 Januari 2001. Pendapatan per kapita rata-rata pada 2004 diperkirakan AS$22.000. Yunani juga melakukan impor tenaga kerja kebanyakan dari Eropa Timur, Timur Tengah, Pakistan, dan Afrika. Orang-orang dari daerah tersebut sekarang ini sekitar 10% dari populasi total.

Tantangan utama yang dihadapi oleh negara ini termasuk pengurangan pengangguran, penswastaan dari perusahaan milik negara, reformasi keamanan sosial, mengubah sistem pajak, dan menekan ketidakefisiensian birokratik. Perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 4-4,5% pada 2004. Pengurangan defisit pemerintah juga tetap masalah utama, karena sekarang ini defisitnya berada dua kali lipat dari target 3% GDP dalam Eurozone. Pemerintahan konservatif yang baru mengungkapkan kepada Eurostat bahwa angka sebelumnya yang diberikan, yang merupakan dasar dari masuknya Yunani ke Eurozone, tidak benar. Di bawah persetujuan negosiasi, UE memberikan Yunani waktu 2 tahun (anggaran tahun 2005 dan 2006) untuk membawa ekonomi sejalan dengan kriteria perjanjian kestabilan Eropa.

Bank of Greece, sekarang sebuah anak perusahaan dari European Central Bank, berfungsi sebagai bank sentral negara. Bank ini tidak sama dengan National Bank of Greece, sebuah bank komersial.

Pada tahun 2008 terjadi krisis yang mengakibatkan terbentuknya mahzab ekonomi rationalis yang diharapkan akan lebih baik dibandingkan mahzab yang sebelumnya dan bertahan lama. Hal ini belum menjadi kenyataan, masih banyak yang mengalami krisis ekonomi keuangan. Meledaknya krisis Yunani contoh terbaru tahun 2015 dikarenakan tidak bisa membayar hutangnya.

Kasus Yunani bermula pada saat Yunani dalam tengah memasuki zona EURO. Tetapi, lemahnya standar akuntansi negara Yunani mengakibatkan otoritas mengambil tindakan

Dari kasus yang melanda Yunani penyebab utamanya adalah standarisasi sistem informasi akuntansi yang kurang memadai, Seharusnya pemerintah Yunani memperbaiki sistem akuntansinya agar lebih transparan. Tidak perlu juga meminjam dana dari IMF karena lembaga tersebut menerapkan sistem bunga yang besar dan memberatkan pemerintah Yunani. Pemerintah Yunani harus lebih percaya diri untuk mengelola sumber dayanya  yang banyak dan tidak perlu bergabung dengan EURO jika belum memadai dalam aspek keuangan maupun pelaporan akuntansi serta pembinaan para akuntan.

Akuntan merupakan alat yang vital dalam suatu organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik sangat dipengaruhi oleh seorang akuntan dan standarisasi akuntansi tersebut. Tetapi, dalam banyak kasus krisis ekonomi keuangan di dunia, peran akuntan sudah sesui dengan kewajibanya. Akuntan tidak ikut andil dalam keputusan yang akan diambil, hanya menyarankan sesuai laporan keuangan organisasi tersebut.

B.     INDONESIA

Di Indonesia, akuntansi mulai diterapkan sejak 1642, tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan Amphion Society yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Perkembangan akuntansi yang mencolok baru muncul setelah undang-undang mangenai tanam paksa dihapuskan tahun 1870. Dengan dihapuskannya tanam paksa, kaum pengusaha Belanda banyak bermunculan di Indonesia untuk menanamkan modalnya. Sistem yang dianut oleh pengusaha Belanda ini adalah seperti yang diajarkan oleh Luca Pacioli.

Pada Zaman penjajahan Belanda, perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan tata buku. Akuntansi tidak sama dengan tata buku walaupun asalnya sama-sama dari pembukuan berpasangan. Akuntansi sangat luas ruang lingkupnya, diantaranya  teknik pembukuan. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika (Anglo-Saxon) mulai diperkenalkan di Indonesia. Jadi, sistem pembukuan yang dipakai di Indonesia berubah dari sistem Eropa (Kontinental) ke sistem Amerika (Anglo-Saxon).

Fungsi pemeriksaan (auditing) mulai dikenalkan di Indonesia tahun 1907, yaitu sejak seorang anggota NIVA, Van Schagen, menyusun dan mengontrol pembukuan perusaan. Pengiriman Van Schagen ini merupakan cikal bakal dibukanya Jawatan Akuntan Negara (GAD – Government Accountant Dients) yang resmi didirikan pada tahun 1915. Akuntan public pertama adalah Frese & Hogeweg, yang mendirikan kantornya di Indonesia tahun 1918.

Dalam masa pendudukan Jepang, Indonesia sangat kekurangan tenaga di bidang akuntansi. Jabatan-jabatan pimpinan dib Jawatan Keuangan yang 90% dipegang oleh bangsa belanda, menjadi kosong. Dalam masa ini, atas prakarsa Mr. Slamet, didirikan kusus-kursus untuk mengisi kekosongan jabatab tadi dengan tenaga-tenaga Indonesia. Pada tahun 1874, hanya ada seorang akuntan berbangsa Indonesia, yaitu Prof. Dr. Abutari. Di Indonesia, pendidikan akuntansi mulai dirintis dengan dibukanya jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1952. Pembukaan ini kemudian diikuti Institut Ilmu Keuangan (sekarang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) tahun 1960 dan Fakultas-fakultas Ekonomi di Universitas Padjadjaran (1961), Universitas Sumatera Utara (1964), universitas Airlangga (1962), dan universitas Gadjah Mada (1964).

Organisasi profesi yang menghimpun para akuntan Indonesia bediri 23 Desember 1957. Organisasi ini diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan pendiri lima orang akuntan Indonesia.profesi akuntan mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1967. Pada tahun itu juga dikeluarjannya undang-undang modal asing yang kemudian disusul dengan undang-undang penanaman modal dalam negeri tahun 1968 yang merupakan pendorong berkembangnya profesi akuntansi. Setelah krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, peran profesi akuntan diakui semakin signifikan mengingat profesi ini memiliki peranan strategis di dalam menciptakan iklim transparansi di Indonesia.

Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body). Di dalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat; bagaimana cara mencatatnya dan bagaimana penyajiannya.

Standar akuntansi ini adalah permasalah utama akuntan dan semua pengguna laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan format penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai tuntutan di masyarakat.

Standar akuntansi di Indonesia saat berkembang menjadi 4 (empat) yang dikenal dengan 4 Pilar Standar Akuntansi. Keempat pilar standar tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu adalah:

1.      STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntanbilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun). Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi standar dari International Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia.

2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BADAN USAHA TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)

SAK ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK-ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya bidang Small Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah). SAK-ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011.

SAK-ETAP pada dasarnya adalah penyederhanaan SAK IFRS. Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK-ETAP adalah:

a.       Tidak ada Laporan Laba / Rugi Komprehensif.

b.  Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan propersi investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar.

c.   Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

d.   Badan usaha yang menggunakan SAK-ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan badan usaha telah sesuai dengan SAK-ETAP. SAK-ETAP memiliki manfaat, yaitu apabila diterapkan dengan tepat, diharapkan unit usaha kecil dan menengah mampu membuat laporan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut.

3.      STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH (SAK SYARIAH)

Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas keraengka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.

4.      STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP SAP). SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014.

SAP berbasis kas menuju akrual menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca. Pada SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas, sedangkan laporan operasional yang melaporkan kinerja badan usaha disusun dengan menggunakan basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan ini berbeda dengan 3 jenis standar akuntansi sebelumnya. Pengguna SAP biasanya terbatas di kalangan pemerintahan saja. Sehingga publikasi laporan keuangan bidang pemerintahan tidak terbuka seperti laporan keuangan perusahaan.

C.    UKRAINA dan EROPA TIMUR

Ukraina merupakan salah satu negara Eropa Timur dan Ukraina juga termasuk ke dalam negara yang mengadopsi secara penuh system IFRS (International Financial Reporting Standard).

Akuntansi di Eropa Timur menurut sejarah didasarkan pada konsep sosialis yang berfokus kepada rencana ekonomi. Akuntansi meeka juga condong kearah kebutuhan petugas pajak dan fokus sedikit ke arah pencerminan laba perusahaan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir. Negara di Eropa Timur telah menerapkan transisi dari negara sosialis menuju ke gaya ekonomi pasar barat. Mereka merubah sistem akuntansinya seiring pergerakan mereka menuju pasar ekonomi Dunia.

Sumber :

http://dosenakuntansi.com/hakikat-akuntansi

https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani#Ekonomi

http://hystoso.blogspot.co.id/2016/10/akuntan-penyebab-krisis.html
https://www.akuntansionline.id/standar-akuntansi-di-indonesia/
http://dedysuarjaya.blogspot.co.id/2010/09/sistem-sistem-akuntansi-di-dunia.html
Sodikin Manaf, April 2013. Momentum Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Dharma Ekonomi, STIE DharmaPutra